The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Aside from the Specific Force Education and learning and Instruction Centre, each and every Kopassus teams are tasked with protecting its fight and operational readiness at any given minute.[16] Each individual group is headed by a Colonel and all groups are experienced as airborne commandos.

Considering the fact that the start of your 1998 reforms, the pressure from civil society to perform intelligence reform was not powerful sufficient. Other than the structural political change for example democratic elections and amendments or cancellation of content of the Structure and authoritarian laws, the main safety sector problems had been only marginally dealt with.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:

Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

, Even though the pressure of the new authorities on the safety equipment to beat this safety disturbance has strengthened, the steps taken are already sluggish and sub-exceptional.

Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Pacivis Di Sini UI underlined the troubles of averting stability disruption and conflict, which made the civilian elite ‘compromise’ not To place an excessive amount strain about the military given that they were needed to restore protection. This will need to the ‘army’ was seen while in the appointment of armed forces officers which include ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on turned BIN).

Jakarta – The brand new Buy regime [of former President Suharto] which was introduced down from the wave of needs for reformasi in 1998, is returning to energy nevertheless the 2004 common elections.

Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *